Akupedia.id, Samarinda – Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) telah menjadi terobosan terkini di Kalimantan Timur. Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini telah mendorong langkah-langkah transformasi positif yang membuat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) semakin dekat dengan hati masyarakat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum lama ini yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Harun Al Rasyid , diungkapkan bahwa tujuan utama dari RDP ini adalah mengumpulkan masukan yang akan digunakan dalam proses penyempurnaan Ranperda Trantibum Linmas. Transformasi positif Satpol-PP adalah inti dari inisiatif ini.
Ketua Pansus, Harun Al Rasyid, menyatakan harapannya agar Satpol-PP menjadi lebih dicintai oleh masyarakat, sehingga kehadiran mereka di tengah-tengah warga menimbulkan rasa senang, bukan kecemasan.
“Satpol harus lahir dari rakyat untuk rakyat,” kata dia.
Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat antara Satpol-PP dan masyarakat, menjadikan mereka mitra dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat.
RDP ini adalah langkah kedua dalam serangkaian pertemuan yang telah diadakan sebelumnya. Selanjutnya, akan diadakan rapat koordinasi dengan seluruh Satpol PP di Kalimantan Timur pada tanggal 15 Oktober mendatang.
Respon positif dari berbagai pihak yang hadir dalam rapat ini telah menegaskan komitmen untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan dan perdamaian umum.
Sebagian besar perdebatan dalam RDP ini fokus pada bagaimana meningkatkan hubungan Satpol-PP dengan masyarakat. Tujuan akhir adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai bagi semua warga Kalimantan Timur.
Transformasi positif Satpol-PP dalam pelayanan masyarakat menjadi harapan bersama, dan diharapkan bahwa pembahasan Ranperda tentang Trantibum Linmas akan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Ini adalah langkah yang positif dalam membangun citra positif Satpol-PP dan menciptakan kemitraan yang kuat dengan masyarakat, sembari menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang lebih baik.
ADV/DPRD/FR/20
