Menu

Mode Gelap
 

Samarinda · 21 Okt 2023 WITA ·

Media Asing Soroti Dipilihnya Mahfud MD Sebagai Cawapres Ganjar


 Caption: Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (IG PDIP) Perbesar

Caption: Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (IG PDIP)

Akupedia.id, Samarinda – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia tak terlepas dari sorotan media asing.

Kali ini sejumlah media asing menyoroti tentang dipilihnya Mahfud MD menjadi pendamping Ganjar Pranowo sebagai cawapres.

Kantor berita Singapura, Channel News Asia (CNA), melaporkan bahwa pengumuman ini langsung disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Ini dimuat dalam artikel berjudul “Indonesia’s senior minister Mahfud MD picked as VP running mate for ruling party’s presidential candidate Ganjar Pranowo”.

“Beliau adalah seorang intelektual yang mumpuni. Beliau adalah sosok yang jujur, berani, dan selalu memperjuangkan hak-hak rakyat. Pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan memperkaya demokrasi negeri ini,” ujar Megawati seperti tuliskan oleh media itu.

Media lainnya, Straits Times, juga memberitakan hal sama.

Dalam artikel berjudul “Indonesia election: Ruling party PDI-P picks security minister Mahfud as running mate for Ganjar”, kantor berita itu memaparkan bahwa Mahfud merupakan anggota senior organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU).

Straits Times menuliskan bahwa Mahfud memperoleh banyak dukungan publik setelah berbicara tentang perjuangan pemerintah melawan korupsi.

Termasuk perilaku nakal pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Dalam pidatonya setelah pengumuman tersebut, Mahfud menekankan perlunya Indonesia mempertahankan penegakan hukum yang kuat dan terus memerangi korupsi,” ujar media itu, dilansir dari CNN.

“Jika penegakan hukum dilakukan dengan baik, separuh permasalahan yang dihadapi bangsa akan terselesaikan… Pemberantasan korupsi, menjamin kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum akan menjamin investasi dan pembangunan ekonomi,” tambah media tersebut lagi.

Mahfud MD Blak-blakan Mengenai Kontrak Politik dengan Megawati

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus bacawapres Mahfud MD blak-blakan perihal kontrak politik dengan ketua umum parpol pengusung bacapres Ganjar Pranowo.

Mahfud mengungkap bahwa surat yang menyatakan kesediaannya untuk menjadi pendamping Ganjar baru ditandatangani pada Selasa (17/10/2023), atau sehari sebelum pengumuman cawapres disampaikan oleh Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Baru kemarin sore dipanggil, diundang untuk tanda tangan bahwa saya bersedia, berdua dengan Bu Mega. Semacam perjanjian, pihak pertama itu PDIP, pihak kedua itu saya. Pihak pertama akan menjadikan [saya] cawapres dan pihak kedua bersedia dicalonkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu,” katanya, dikutip dari kanal YouTube Liputan6, Kamis (19/10/2023).

Dirinya juga mengungkap perihal materi-materi yang termaktub di dalam kontrak tersebut, utamanya yang berkenaan dengan tugas yang akan diembannya sebagai cawapres.

Secara spesifik, berdasarkan kontrak yang telah dia teken tersebut, Mahfud bertanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta melaksanakan rekonsiliasi nasional.

Selain itu, dia menyebut tak ada komitmen-komitmen khusus lainnya, kecuali hak-hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya dan partai politik pengusung.

“[Tercantum] hak-hak saya dicalonkan, kewajiban dia mencalonkan, kan gitu aja. Itu tugasnya, kewajiban saya memimpin pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, serta rekonsiliasi agar bangsa ini tidak pecah,” lanjut mantan Ketua MK ini.

Itu sebabnya, dalam pidato pembukaan usai pengumuman cawapres, Mahfud menyinggung perihal rekonsiliasi sebagai tanggapan atas berbagai masalah negara yang berakar dari perbedaan.

“Karena perbedaan menjadi masalah untuk sebagian orang, sehingga timbul kekerasan, timbul radikalis, karena dendam sejarah dan sebagainya. Nah itu yang antara lain ditulis di situ [kontrak politik],” bebernya.

Kontrak politik ini, menurutnya, juga memberikan energi dalam upaya rekonsiliasi nasional yang tengah berlangsung, seperti yang berkaitan dengan peristiwa G30S/PKI dan krisis kemanusiaan Reformasi 1998.

“Dapat kontrak seperti ini malah ada energi baru bagi saya untuk menyelesaikan apa yang sudah kita gagas dan sudah diketahui oleh publik,” pungkasnya.

(Tim Redaksi Akupedia.id).

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Cipayung Plus Kalimantan Timur Memperingati Hari Sumpah Pemuda

29 Oktober 2023 - 20:32 WITA

Respons DPRD Kaltim Terhadap Suara Rakyat dalam Pembangunan Daerah

29 Oktober 2023 - 15:18 WITA

Rembuk Pendidikan Kaltim 2023: Mendorong Indonesia Emas 2045

28 Oktober 2023 - 21:59 WITA

Generasi Muda Kaltim Diminta Aktif Wujudkan Perubahan Positif

28 Oktober 2023 - 14:17 WITA

Samsun Mendukung Semangat Wirausaha Pertanian di Kaltim

27 Oktober 2023 - 13:52 WITA

Kukar Penyuplai Bahan Pangan Terbesar di Kalimantan Timur

27 Oktober 2023 - 13:37 WITA

Trending di DPRD Kalimantan Timur