Menu

Mode Gelap
 

Advertorial · 2 Okt 2023 WITA ·

Keterwakilan Perempuan dan Kasus Kekerasan Jadi Fokus DP3A Kukar, Siapkan Mal Pelayanan Terpadu


 Foto: Kepala DP3A Kukar, Bambang Arwanto. Perbesar

Foto: Kepala DP3A Kukar, Bambang Arwanto.

Akupedia.id, Kutai Kartanegara – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Bambang Arwanto, mengungkapkan banyak hal yang terjadi terkait gender mainstream.

Dalam perbincangan dengan sejumlah awak media, Bambang Arwanto membahas soal keterwakilan perempuan di parlemen, rencana DP3A Kukar, hingga meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bambang Arwanto mengawali perbincangan soal keterwakilan perempuan di parlemen yang jumlahnya hanya mencapai 15 persen dari target 30 persen.

Tidak hanya di parlemen, keterlibatan perempuan pada jabatan publik juga masih tergolong minim.

“Keterlibatan perempuan dalam jabatan publik juga sangat sedikit, baru ada sekitar 19 persen. Ini perlu ada kesamaan pikiran, karena konstruksi sosial laki-laki dan perempuan tidak bolehlah disamakan sosialnya,” ucap Bambang.

“Tapi, perempuan dan laki-laki itu harus disamakan dalam aspek politik dan semua aspek kehidupan,” sambungnya.

Ia tak pungkuri, kultur masyarakat Indonesia masih menilai perempuan hanya mengurus rumah dan dapur belum dapat sepenuhnya dihilangkan.

“Tentu perempuan harus menjadi pioner kebijakan untuk perempuan,” imbuhnya.

Dalam tatanan DP3A Kukar, pihaknya selalu membuat program, maupun kegiatan yang memiliki dimensi dan manfaat yang sama untuk laki dan perempuan.

“Sosialisasi terus kita lakukan, termasuk dari segi anggaran, di mana setiap kegiatan pembangunan harus punya dimensi manfaat yang sama untuk laki dan perempuan,” jelasnya.

Lalu, pihaknya merencanakan untuk membangun mal pelayanan perempuan dan anak.

Mal pelayanan perempuan dan anak menjadi suatu layanan terpadu, di mana semua keperluan, bagi proses administrasi, konsultasi, pendampingan, hingga laporan kepolisian, tersedia dalam satu atap.

Menurutnya mal pelayanan perempuan dan anak perlu dibangun, mengingat tingginya angka kekerasan dan anak di Kukar.

Persoalan ekonomi masih menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan perempuan dan anak, baik KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), maupun kekerasan seksual.

“Dibanding semester sebelumnya, ini yang paling banyak (kasus kekerasan perempuan dan anak).”

“Dengan adanya mal pelayanan perempuan dan anak, maka penanganan terhadap korban dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu,” ungkapnya.

ADV/DiskominfoKukar/2

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Permahi Suarakan Proyek Rp6,6 Miliar di Bilatalang, Dugaan Mengancam Kualitas Jalan

26 Oktober 2023 - 11:44 WITA

Kukar Siapkan Rp1 Triliun untuk Pertanian, Bangun 120 Km Jalan Usaha Tani

4 Oktober 2023 - 17:59 WITA

Foto: Wakil Bupati Kukar, Rendi Ssolihin.

Rendi Solihin Optimis Kukar Bersholawat Jilid 2 Berjalan Lancar

4 Oktober 2023 - 17:17 WITA

Foto: Pemkab Kukar persiapkan Bersholawat jilid 2.

Rakornas P2DD 2023, Pemkab Kukar Raih Dua Penghargaan dari Menko Perekonomian

3 Oktober 2023 - 18:11 WITA

Foto: Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin.(Ist)

1000 RTLH di Kukar Dapat Perubahan, Pemkab dan TNI Kerjasama Perangi Kemiskinan

3 Oktober 2023 - 16:06 WITA

Foto: 1000 RTLH di Kukar Dapat Perubahan.

Disperkim Kukar Bangun 1000 Rumah Layak Huni, Bekerja Sama dengan Kodim 9006/KKR

3 Oktober 2023 - 15:54 WITA

Foto: Proses Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kukar.
Trending di Advertorial